Gender mainstreaming is one of development strategies which implemented to achieve gender equality, through integration of experience, aspiration, need and problems of women and men in the planning, implementation, monitoring and evaluation of all policies, programs, projects and activities in various development sectors.

Gender mainstreaming is aimed at ensuring that women and men have equal access to participate in, control, and obtain benefit equally in development.

By implementing gender mainstreaming, gender probles could be identified through the gender gap.

Thus, the final objective of gender mainstreaming is to narrow and even alleviate the gender gap.

• Konsep PUG

PUG adalah salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan untuk mencapai persamaan dan keadilan melalui integrasi pengalaman/ peritiwa, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan wanita dan laki-laki dalam perncanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan-kegiatan dalam sektor pembangunan yang beragam.

• Tujuan PUG

PUG diarahkan untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kesamaan akses untuk berpartisipasi, mengawasi dan memperoleh keuntungan yang sama dalam pembangunan. Dengan implementasi PUG, permasalahan gender dapat diidentifikasi melalui gap (celah) gender sehingga tujuan akhir dari pengarusutamaan gender adalah mempersempit dan bahkan meminimalisir celah gender.

CONTOH BENTUK KETIDAK ADILAN GENDER :

1. Subordinasi

Sebuah posisi atau peran yang dinilai lebih rendah dari peran yang lain. Ketidakadilan gender melihat bahwa ada penilaian posisi atas peran perempuan dalam masyarakat yang dianggap lebih rendah dari posisi atau peran laki-laki

2. Marjinalisasi

Peminggiran peran ekonomi perempuan dengan asumsi bahwa perempuan adalah pencari nafkah tambahan serta peminggiran peran politik perempuan dengan asumsi bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin yang mengakibatkan proses pemiskinan terhadap peran kaum perempuan.

3. Beban Ganda

Masuknya perempuan di sektor publik tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga. Peran reproduktif perempuan dianggap hanya menjadi tanggung jawab perempuan,sehingga pada keluarga yang mengharuskan permpuan untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah tetap harus bertanggungjawab terhadap pekerjaan rumah tangganya.

4. Kekerasan

Peran gender telah membedakan karakter perempan dan laki-laki. Pembedaan karakter sering memunculkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan perempuan feminin, lemah, dan secara keliru telah diartikan sebagai alasan untuk memperlakukan secara semena-mena berupa tindakan kekerasan fisik maupun non fisik

5. Stereotype (Pelabelan)

Stereotype adalah pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang salah.

 

 

Isu Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan :

Selama ini sudah cukup banyak capaian Kementerian Keuangan terkait dengan pengarusutamaan gender, antara lain:

1. Memasukkan materi gender dalam Diklat Pimpinan Kementerian Keuangan
2. Amandemen UU Perpajakan dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan gender, antara lain dengan memberikan pilihan bagi perempuan untuk memiliki NPWP sendiri atau bersama laki-laki.
3. Memasukkan anggaran Responsif Gender (ARG) pada PMK Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk, Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan DIPA Tahun 2010 yang telah diperbaharui dengan PMK Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2011.
4. Tim PUG Kementerian Keuangan telah mengikuti berbagai diklat mengenai gender di dalam maupun di luar negeri, antara lain: Workshop Regional on Gender Sensitive Budgetting, The East Asia and Pacific Regional Workshop on Economic Policy and Gender di Thailand, studi banding ke Filipina serta pelatihan PUG dan Analisa Gender di Australia/
5. Penyesuaian beberapa peraturan yang lebih responsif gender, seperti pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin serta penyediaan tempat penitipan anak dan nursery room bagi karyawan yang memiliki anak bayi/balita.